Kebetulan tadi siang ada janji dengan seseorang di Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading, maka kepikiran mungkin selesai pertemuan bisa sekalian membeli baterai untuk kamera di sana. Namun ternyata toko yang ada di sana tidak menjual baterai kamera. Pramuniaga dengan ramah menjelaskan bahwa baterai kamera dapat dibeli di service center yang tidak jauh dari lokasi dan memberikan secarik kertas kecil yang berisikan alamat service center mereka.

Karena alamatnya tidak jauh, yakni di Jln. Raya Boulevard Barat maka sepulang dari MOI mampirlah ke sana. Service center terletak di kompleks ruko demikianlah masyarakat biasa menyebutnya. Disebut ruko atau rumah toko walau pada kenyataannya kebanyakan bangunan itu hanya menjadi toko, karena sangat jarang ditinggali, kalau pun ada biasanya yang tinggal di sana hanya para penjaga toko. Hal ini terjadi konon kabarnya karena membuat izin mendirikan ruko lebih mudah daripada izin membuat toko atau pertokoan. Kalau memang betul begitu, tentunya sungguh aneh peraturan di Indonesia ini ya?

Seperti kondisi kebanyakan deretan ruku-ruko di sepanjang Boulevard Kelapa Gading ini, bila kita perhatikan di sekitar area parkir ruko-ruko di sana hampir semuanya tipikal sama, yakni kondisi jalan parkir kendaraan hampir rata-rata rusak. Sedangkan di daerah Boulevard Barat yang dikenakan biaya parkir jam pertama Rp3000,00 dan Rp1.500,00 tiap tambahan jam berikutnya pun masih juga kita temukan kondisi jalan area parkir yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Kenapa begitu?

Beberapa tahun yang lalu Ikatan Arsitek Indonesia pernah diundang untuk menghadiri rapat pihak-pihak yang berkepentingan di sana, seperti pemerintah daerah (pemda) setempat dan developer guna mencari titik temu di antara mereka mengenai kondisi perparkiran di Kelapa Gading. Saya kebetulan yang diutus Ketua Umum IAI saat itu untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat yang salah satunya membahas tentang masalah perparkiran di sana, di mana masing-masing pihak yang berkepentingan mempunyai pandangan yang berbeda tentang siapa sebetulnya yang memikul beban tanggung jawab untuk perbaikan di area parkir.

Berangkat dari sana pertanyaan ini sempat mengusik kembali dalam benak, "Apakah sampai hari ini masih terjadi lempar tanggung jawab antara developer dengan pemerintah daerah?" Di mana developer tidak berkehendak memperbaiki jalan dengan alasan pemda telah menarik retribusi parkir di sana sehingga merupakan kewajiban pemda untuk memperbaiki area parkir yang rusak, sedangkan pemda tidak merasa perlu memperbaiki jalan itu karena menurut pemda jalan itu belum diserahkan kepada pemda. Bila benar demikian, siapa yang dirugikan akibat perbedaan pandangan itu? Tentu saja para pemilik ruko dan masyarakat pengunjung ruko, karena dengan kondisi area parkir banyak yang rusak menjadi tidak nyaman untuk berkendara di situ. Masa iya perbaikan area parkir harus menjadi tanggung jawab pemilik ruko?

Mudah-mudahan kondisi jalan rusak di area parkir yang ada saat ini bukan karena masih berujung pada permasalahan yang sama. Tapi bisa saja hal seperti ini juga terjadi di tempat-tempat lain dan rasanya masyarakat atau publik berhak menuntut pihak-pihak terkait bila hal ini benar-benar terjadi, dengan dasar hukum undang-undang perlindungan konsumen tentunya.

Dan yang lebih aneh lagi, di Jakarta ini khususnya, di mana-mana untuk parkir kok bayar!

| 10 Februari 2010 | samidirijono | arsitek |

sumber: http://balaijumpa.blogspot.com/2010/02/area-parkir-tanggung-jawab-siapa.html

Jumat siang, 15 Januari 2010, tanpa direncanakan sebelumnya tiba-tiba timbul keinginan untuk menikmati suasana berjalan kaki di daerah Pejaten, tepatnya di Jalan Pejaten Raya. Untuk sampai ke daerah ini bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum bus Transjakarta, mengambil rute Kuningan ke Ragunan dan turun di halte Pejaten, lalu dari situ kita tinggal berjalan kaki untuk memasuki jalan Pejaten Raya.

Seperti biasa, karena letak halte di median jalan maka untuk mencapai sisi jalan kita bisa berjalan kaki melalui ramp (jalur landai) yang terhubung dengan jembatan penyeberangan. Sesampai di sisi jalan kita tinggal berjalan ke arah selatan menyusuri trotoar yang ada ke arah perempatan dan seperti layaknya trotoar-trotoar lain yang ada di banyak tempat di Jakarta, trotoar di sini pun tidak terlalu lebar. Di ujung perempatan jalan, persis di sisi sudut seberang kiri jalan terlihat bangunan Mal Pejaten yang didominasi oleh warna merah. Trotoar ini berbelok ke kiri dan berakhir di sebuah jembatan di mana terdapat sebuah kali kecil di bawahnya. Akhir trotoar inilah penanda bahwa kita telah tiba di ujung jalan Pejaten Raya.

Selanjutnya karena sudah tidak lagi terdapat trotoar maka para pejalan kaki bisa meneruskan perjalanannya melalui jalan beraspal atau di tanah tempat ditanami pepohonan yang menjadi pembatas jalan dengan riol kecil yang ada di pinggir pagar bangunan setempat. Sebetulnya enak berjalan kaki di sini, karena kita terlindungi dari terik matahari oleh deretan pohon yang cukup besar dan mulai rindang yang ditanam berjajar pada jarak tertentu hampir di sepanjang tepi jalan. Namun cukup berbahaya karena bisa saja sewaktu-waktu kita celaka karena tertabrak kendaraan yang melintas di sana.

Sedangkan untuk berjalan di atas tanah pun kita tidak bisa nyaman, karena terdapat batang-batang pohon yang ditanam berjajar di sana dan tanah itu memang difungsikan untuk penanaman pohon peneduh yang berguna juga sebagai penguat paru-paru daerah setempat. Jadi pejalan kaki cukup kerepotan bila ingin nyaman berjalan di lingkungan seperti ini.

Hal ini diperparah dengan penempatan pal batu penanda wilayah yang dapat kita temui di dekat halte yang terdapat di sana. Pal penanda wilayah ini diletakkan tanpa perencanaan yang baik, sehingga semakin mengganggu bagi kenyamanan pejalan kaki, apalagi di dekat halte itu juga dibuat pagar yang semakin mempersempit area pejalan kaki. Bagaimana pejalan kaki lewat di sana? (lihat foto halte) Inisiatif warga menutup riol dengan bis beton bisa menginspirasi untuk pembuatan jalur bagi pejalan kaki, hanya saja untuk perbedaan ketinggian dengan jalur keluar kendaraan masih perlu disesuaikan agar tidak mengganggu kenyamanan keduanya.

Apabila pemerintah daerah setempat bisa berinisiatif untuk memberi penutup riol (saluran pembuangan air) yang ada di tepi jalan itu, maka para pejalan kaki tentu akan merasa lebih aman dan lebih terjamin keselamatannya berjalan di daerah ini. Tentunya penutup ini tidak perlu dicor penuh di atas riol, tapi cukup dengan bis-bis beton dengan lebar dan panjang tertentu agar sewaktu-waktu masih dapat dibuka bila ingin melaksanakan pembersihan riol, sebagaimana yang dapat kita temui pada beberapa lokasi di jalan ini yang dibuat oleh para pemilik bangunan setempat.

Untuk area halte juga perlu ditata kembali, khususnya dalam hal penempatan pagar pembatas dan pal penanda wilayah agar masyarakat pengguna dapat menikmati fasilitas kota yang telah disediakan. Pelataran halte bisa sedikit diperlebar agar pal penanda wilayah bisa digeser dan diletakkan di sana, sehingga orang berjalan pun bisa lebih leluasa. Sedangkan untuk pagar, apa perlu ada pagar diletakkan di sana?

Pemerintah daerah dan pemerintah kota di Indonesia perlu mengubah kondisi seperti ini, dengan lebih mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan, bukan saja bagi pengendara kendaraan tapi juga bagi pejalan kaki. Pelaksanaannya bisa saja dilakukan sekaligus atau secara bertahap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Yang bila dilaksanakan secara bertahap harus ditentukan jadwal pelaksanaan dan target-target pencapaiannya, misalnya tahun ini dilaksanakan untuk sisi kiri jalan sepanjang 100 meter, tahun berikutnya 100 meter lagi, demikian hingga selesai. Rakyat senang, pemerintah pun senang.

Perjalanan pun berakhir setelah tiba tempat tujuan, yakni di kampus Next Academy. Pelajaran kali ini yang dapat dipetik adalah bahwa ternyata untuk berjalan kaki di Jalan Pejaten Raya ini membutuhkan keberanian ekstra lo!

| 23 Januari 2010 | samidirijono |

sumber: http://balaijumpa.blogspot.com/2010/01/berjalan-di-pejaten-raya-tidak-nyaman.html

Hari itu Selasa pagi 12 Januari 2010 dengan berkendara menuju ke tempat kerja sampai di perempatan Senen ke arah Tugu Tani yang karena tidak bisa lurus maka harus berputar mengambil rute melalui jalan Kwini 1, namun baru sampai di gedung Kebangkitan Nasional (STOVIA) kendaraan sudah harus berhenti karena antrian kendaraan yang cukup panjang akibat lampu merah lalu lintas yang terlalu lama. Rasanya tidak mengada-ada bila dikatakan demikian, mengingat seorang peminta-minta yang bergerak dari tempat lampu lalu lintas dipasang telah mencapai tempat di mana kendaraan yang saya tumpangi berhenti.

Sementara masih menunggu antrian, di atas trotoar terlihat seorang bapak beserta gerobaknya dengan sabar pun berhenti menanti jajaran kendaraan yang masih juga belum bergerak. Rupanya gerobak itu tidak dapat terus menyusuri trotoar yang ada karena tak jauh di depannya terdapat patok, batu, dan bak tanaman yang mempersempit trotoar sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati oleh gerobak itu. Jadi untuk melanjutkan perjalanan terpaksa gerobak harus turun melewati jalan beraspal yang diperuntukkan bagi kendaraan, namun untuk itu dia juga harus bersabar menunggu kendaraan yang masih berhenti menanti lampu lalu lintas di ujung sana yang belum juga menyala hijau.

Lebar trotoar yang ada hanya selebar kira-kira 1,5 meter atau lima kaki (five foot) dan untungnya trotoar yang sempit ini tidak digunakan oleh pedagang untuk membuka lapak berjualan di sana sebagaimana bisa kita ditemui pada trotoar-trotoar yang biasanya berada pada titik-titik keramaian seperti di daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, atau halte. Namun meski tidak ditempati pedagang, tetap saja trotoar ini tidak dapat dipergunakan untuk gerobak lewat di sana dengan nyaman, karena di titik-titik tertentu ada saja hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna trotoar di sana.

Dalam merencana jalan selain kenyamanan pengguna jalan ada hal-hal terkait yang harus dipikirkan, street scape dan street furniture, seperti sistem drainase, sistem utilitas, elektrikal, dan yang tidak kalah penting adalah kenyamanan pengguna trotoar, aksesori seperti tempat sampah, kursi taman, dan pepohonan tentunya akan menambah kenyamanan, mengingat kita berada di daerah beriklim tropis. Sudah tiba masanya untuk pemerintah kota-kota kita mulai bisa memikirkan hal-hal seperti ini dari saat mulai membuat rencana pembangunan kota, mengingat kota adalah untuk tempat kita tinggal bersama.

Setelah menanti cukup lama, akhirnya kendaraaan mulai bergerak perlahan namun si bapak dengan gerobaknya tampaknya masih harus sabar menunggu beberapa saat lagi untuk dapat melanjutkan perjalanan.

| 15 Januari 2010 | samidirijono | arsitek |
Sumber: http://balaijumpa.blogspot.com/2010/01/gerobak-dan-trotoar.html